Wajo — Agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, S.Sos., M.Si, di Desa Ujungbaru, Kecamatan Tanasitolo, pada Senin (27/10/2025), menjadi forum terbuka bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan curahan hati. Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Desa Ujungbaru itu, warga tak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengungkap persoalan serius soal pengelolaan Pasar Sempange — salah satu pusat ekonomi rakyat di wilayah tersebut.
Warga menyoroti banyaknya pungutan yang tidak jelas sumber dan peruntukannya, yang menimbulkan keresahan pedagang. Selain itu, banyak pedagang berjualan di luar area pasar resmi, menyebabkan kios di dalam pasar menjadi sepi dan kosong. Kondisi kebersihan serta penataan pasar pun dinilai masih jauh dari optimal.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan bahwa kegiatan reses bukan hanya seremonial menyerap aspirasi pembangunan, melainkan juga ajang evaluasi terhadap tata kelola kebijakan publik dan pelayanan pemerintah daerah.
“Banyak hal yang disampaikan masyarakat hari ini sangat penting, terutama terkait pengelolaan Pasar Sempange. Reses bukan hanya untuk menampung usulan pembangunan, tapi juga untuk mendengar keluhan masyarakat terhadap kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. DPRD punya tanggung jawab memastikan pengelolaan pasar berjalan tertib, transparan, dan berpihak kepada pedagang kecil,” ujar Amran di hadapan peserta reses.
Amran juga menyoroti perlunya penertiban pedagang di luar area pasar yang berdampak pada ketertiban, kebersihan, dan keadilan bagi pedagang yang sudah menempati kios resmi. Ia mendesak pemerintah daerah melalui perangkat teknis dan pengelola pasar agar segera membenahi tata kelola, memperjelas sistem retribusi, serta menegakkan aturan secara adil dan transparan.
“Kita ingin pasar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sehat dan tertib. Pemerintah daerah perlu memperjelas struktur pungutan dan memastikan tidak ada iuran yang membebani pedagang tanpa dasar hukum yang jelas. DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dalam fungsi pengawasan dan mendorong agar pengelolaan pasar dilakukan lebih profesional,” tegas Amran.
Selain soal pasar, warga juga menyampaikan aspirasi lain seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, peningkatan drainase, dan penerangan jalan umum di sekitar wilayah Desa Ujungbaru.
Suasana reses berlangsung hidup dan penuh interaksi. Warga memberi apresiasi atas kehadiran langsung wakil rakyat bersama instansi teknis untuk mendengarkan dan menindaklanjuti permasalahan lapangan.
“Kita berharap dari hasil reses ini ada tindak lanjut konkret. DPRD dan pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar mendengar. Semua ini demi kepentingan masyarakat,” tutup Amran.
