Makassar – Banjir bandang Masamba membawa trauma mendalam bukan hanya bagi warga Luwu Utara tapi juga masyarakat Sulawesi Selatan. Banyaknya korban jiwa, harta benda dan trauma psikis merupakan beban yang harus disikapi pemerintah.
Temuan lapangan, dokumentasi media dan foto serta video yang beredar luas ke masyarakat membuktikan betapa parahnya kondisi alam di pegunungan yang menjadi sebab banjir di Luwu Raya, yang mencakup Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Luwu dan Tanah Toraja.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga SAR Metamorfosis, Pospera Makassar (Posko Perjuangan Rakyat) dan LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar) secara bersama-sama menggelar konferensi pers pada Rabu, 27/09/2020.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rizal Basri selaku ketua Lembaga SAR Metamorfosis melihat adanya kerusakan alam dan lingkungan pegunungan, hutan, DAS (daerah aliran sungai) dari hulu hingga ke muara. Rizal menduga hal ini sebagai efek dari pola pertambahan alam dan sentuhan manusia yang tidak bertanggung jawab.
“Banyaknya kayu gelondongan dan pohon yang terbawa arus banjir, menandakan adanya tindakan manusia yang merusak lingkungan. Mengakibatkan tanah menjadi gembur dan mudah terbawa arus air hujan yang mengakibatkan air mengalir dalam jumlah besar dan deras,” ungkap Rizal.
Senada dengan Rizal, Muhammad Sirul Haq melihat kerusakan alam di daerah tersebut cukup parah.
“Tanah dan lumpur banjir bandang Masamba itu menandakan, cakupan area lahan hutan dan DAS yang cukup luar telah gundul, tidak ditanami pohon, serta pohon yang dulu berada diatas area tersebut telah habis ditebang,” ungkap Zirul.
Zirul yang kini menjadi Ketua Pospera Makassar dan Ketua LKBH Makassar, bersama Ketua Lembaga SAR Metamorfosis meminta Gubernur Sulawesi Selatan agar membentuk TPF (Tim Pencari Fakta) terkait banjir bandang Masamba. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“TPF ini sangat berfungsi untuk menggali lebih detail apa penyebab banjir bandang Masamba agar tidak hanya informasi tidak simpang siur. Hasil kerja dari TPF bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan,” tutur Rizal di Secretariat Lembaga SAR Metamorfosis di bilangan jalan Arung Teko nomor 35 Sudiang.
Begitupun menurut Muhammad Sirul Haq, “TPF ini berfungsi untuk memetakan kerugian dampak banjir, trauma warga, dan pemetaan ulang area pemukiman agar jika terjadi banjir lagi tidak menimbulkan kengerian dan kerugian maha dahsyat seperti ini.”
Kehidupan yang layak dan nyaman adalah hak dasar warganegara yang harus dijamin pemerintah, untuk itu Gubernur Sulsel harus cepat tanggap merespon hal ini./MRB
