Direktur Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Makassar ikut angkat bicara terkait pertentangan antara Anggota Dewan DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dan Menteri BUMN Erick Thohir. Muhammad Sirul Haq mengamini dugaan Adian perihal adanya skandal dalam pengelolaan BUMN. Pemilihan komisaris dan direksi dianggap kental dengan KKN. Ada kesan jual beli jabatan.
“Pengelolaan BUMN hari ini sarat dengan korupsi, digrogoti orang dalam. Membuat BUMN merugi”, ungkap Muhammad Sirul pada Senin, 27/07/2020.
“Skandal korupsi di beberapa BUMN baik yang sudah ada di tangan penegak hukum, maupun yang masih desas desus, tidak mampu dituntaskan oleh Erick Thohir, tambah Muhammad Sirul yang ditemui di ruang Reskrimum Polda Sulsel ketika mendampingi kasus Investasi bodong PT CBL.
Selain itu, Muhammad Sirul menyoroti utang BUMN yang membengkak lebih dari 5 ribu triliun. “Utang BUMN yang bengkak itu bahkan mengalahkan jumlah utang luar negeri Indonesia, kenapa itu bisa terjadi, salah satunya banyaknya perampokan uang BUMN dari dalam yang harus dituntaskan bahkan kalau perlu digiring ke KPK,” lanjutnya
Atas dasar itu, LKBH Makassar mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memecat Menteri BUMN Erick Thohir dan menggantinya dengan sosok yang lebih kapabel dan profesional menyelesaikan penyakit kronik BUMN yang jika dibiarkan akan menggerogoti dan meruntuhkan negara Indonesia/(AS)
