Wajo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) di Gedung Darmawan Sengkang, Jumat (13/9/2024).
Rapat koodinasi tersebut dihadiri seluruh penyelenggaran adhoc PPK dan PPS se-Kabupaten Wajo. Sebanyak 640 orang, Pimpinan KPU, Bawaslu, Serta Instansi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
Andi Rahmat Munawar, Ketua KPU Kabupaten Wajo dalam sambutanya sekaligus membuka acara mengatakan pentingnya Rakor ini sebagai upaya untuk mewarning kepada Anggota PPS dalam melakukan rekrutmen KPPS tentu tidak hanya fokus pada penilaian administrasi, akan tetapi yang lebih penting bagaimana kualitas calon Anggota KPPS.
“Kita yang akan bertugas di TPS punya tanggung jawab besar serta berintegritas tinggi dan komitmen menjalankan pungut hitung suara nantinya,” katanya.
Selain itu, ia juga menyampaikan kepada peserta rapat jika dalam pelaksanaan rekrutmen kali ini, PPK tentunya harus melekat memonitoring pelaksanaan yang dilakukan PPS sebagai bagian dari pencegahan yang mungkin akan beresiko nantinya pasca pendaftaran.
Sementara itu Nasaruddin Zaelany, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dalam arahanya mengatakan, rekrutmen KPPS ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
* pengumuman pendaftaran
* penerimaan pendaftaran
* penelitian administrasi
* pengumuman hasil penelitian administrasi
* tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS
* pengumuman hasil seleksi
* penetapan anggota KPPS.
Muh. Erwin Arifin selaku Ketua Divisi Sosdikli partisipasi masyarakat dan SDM, dalam penyampaian materinya kembali membedah petunjuk teknis tentang pendaftaran KPPS oleh PPS di setiap desa atau kelurahan agar nantinya mematuhi peraturan perundang-undangan.
Selain itu, menurutnya yang paling penting adalah bagaimana dalam proses pendaftaran nantinya dilakukan secara trasparan, diumumkan di ruang publik, di laman media sosial PPS masing-masing, tujuanya agar masyarakat luas dapat mengetahui informasi tersebut dan dapat kiranya ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Erwin juga menjelaskan sekiranya kouta yang dibutuhkan setiap tempat Pemungutan Suara (TPS) belum memenuhi, PPS dalam hal ini punya wewenang melakukan perekrutmen.
“Bisa menunjuk kepada orang yang memenuhi syarat, jika hal itu belum mampu memenuhi PPS bisa lakukan kerjasama kepada lembaga pendidikan atau lainya untuk pemenuhan kuota sebanyak tujuh masing-masing TPS,” jelasnya.
Terakhir, Erwin juga menyampaikan syarat bagi calon Anggota KPPS khususnya Usia minimal adalah 17 dan maksimal 55 tahun dan tentunya sehat jasmani dan rohani siap untuk bekerja full pada tanggal 27 November 2024.
KPU Kabupaten Wajo berdasarkan jumlah TPS yakni sebanyak 711, ditambah 1 lokasi khusus yang bertempat di lembaga permasyarakatan, KPU membutuhkan sebanyak 4.984 orang, ditambah 2 Linmas di setiap masing-masing TPS.
(*mka)
