WAJO — Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, tak hanya diwarnai keluhan soal infrastruktur, tetapi juga dibayangi kecemasan warga terhadap aktivitas seismik perusahaan gas yang berlangsung di wilayah mereka. Reses tersebut dihadiri masyarakat dari Desa Tellulimpoe, Desa Tua, dan Desa Tosora.
Dalam forum dialog terbuka itu, warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari persoalan jalan dan pengairan hingga kekhawatiran atas aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT Gelombang Seismic Indonesia (PT GSI) dan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Sejumlah warga mengaku resah dan mempertanyakan potensi risiko serta dampak lingkungan dari kegiatan tersebut terhadap kehidupan mereka ke depan.
“Kami ingin bertanya, apakah kegiatan perusahaan gas ini tidak berbahaya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan kami ke depan?” tanya salah seorang warga dengan nada cemas.
Menanggapi hal tersebut, Amran menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap aktivitas seismik wajib dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh tahapan dijalankan dengan benar, maka kegiatan tersebut seharusnya tidak membahayakan masyarakat.
“Saya berpendapat, jika proses seismik PT GSI dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, maka seharusnya aman. Namun demikian, saya akan mencari informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujar Amran.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Wajo. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya dampak merugikan yang luput dari perhatian.
“Jika ada permasalahan atau hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat, mohon segera sampaikan kepada saya. Agar saya mendapatkan informasi yang utuh dan dapat meneruskannya kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga kita pastikan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, warga turut mengeluhkan kerusakan tanaman padi dan bibit di area persawahan yang diduga terjadi akibat aktivitas seismik.
“Kami sampaikan juga pak, ada tanaman padi dan bibit yang rusak karena terinjak-injak saat kegiatan. Kami sudah tanam, tapi rusak, kasihan kami,” keluh warga lainnya.
Menanggapi keluhan itu, Amran menyatakan akan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan seismik.
“Terkait hal itu, saya akan menanyakan langsung kepada pihak yang melaksanakan aktivitas seismik. Insya Allah saya akan konfirmasi, dan semoga hal-hal seperti ini dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan,” kata Amran.
Tak hanya soal dampak lingkungan, warga juga mempertanyakan sejauh mana kontribusi perusahaan gas terhadap pembangunan daerah, khususnya perusahaan yang telah lama beroperasi di Kabupaten Wajo, seperti PT Energi Equity Epic Sengkang di wilayah Kampung Baru, Kecamatan Gilireng.
“Bagaimana juga pak kontribusi perusahaan gas selama ini ke daerah?” tanya salah seorang warga.
Menjawab pertanyaan tersebut, Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo selama ini menerima Dana Bagi Hasil (DBH) gas, serta manfaat lain berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program gas rumah tangga.
“Alhamdulillah, sebagai daerah penghasil gas, kita setiap tahun mendapatkan dana bagi hasil gas alam. Selain itu juga ada CSR dan program gas rumah tangga. Saat ini kita juga terus mendorong agar Participating Interest (PI) bisa kita tingkatkan dengan meninjau kembali kesepakatan PI 2,5 persen yang masih perlu diperjuangkan,” jelas Amran.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sepenuhnya berpijak pada amanat konstitusi, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Wajo harus banyak menikmati hasil kekayaan alam daerahnya. Perusahaan harus memahami prinsip ini,” tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran mendorong agar perusahaan gas meningkatkan kontribusinya, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan.
“Kita berharap perusahaan gas di Wajo bisa berperan lebih besar dalam mempercepat pembangunan daerah. Apalagi saat ini kita mengalami penurunan TKD, maka dukungan swasta sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dengan nada tegas, Amran mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan bagi masyarakat setempat.
“Jangan sampai kekayaan alam kita habis, yang tersisa hanya risiko bencana. Kita harus terus memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam. Perusahaan harus memahami itu, jika tidak, maka jangan beroperasi di daerah kami,” tegas Amran lantang.
Melalui reses ini, masyarakat berharap adanya pengawasan yang lebih ketat, transparansi, serta komitmen nyata dari perusahaan gas dan pemerintah daerah agar aktivitas industri berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga.